Warta‎ > ‎Kolom‎ > ‎

Reformasi Polri Belum Usai

diposkan pada tanggal 22 Okt 2012 21.41 oleh Humas PKS Coblong   [ diperbarui6 Jul 2013 09.21 ]

logo polri
Polemik Polri dan KPK saat ini rasanya dapat dikatakan sebagai polemik Cicak versus Buaya jilid II, dan posisi Polri kali ini masih sebagai pihak yang bersebrangan dengan masyarakat yang menyuarakan sikap anti korupsi. Penggambaran cicak versus buaya secara langsung juga mencerminkan sebuah posisi siapa yang kuat dan siapa yang lemah, dan sangat tampak bahwa Polri masih menunjukkan posisinya sebagai lembaga yang memiliki kekuatan dengan mendatangi kantor KPK tanpa adanya prosedur hukum yang jelas. Merujuk kepada pendapat Kapolri bahwa tidak ada perintah untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Kompol “N” yang juga selaku penyidik KPK.

Sebagai institusi yang tugasnya bergerak di dalam penegakkan hukum, Polri saat ini memang sedang mendapatkan kepercayaan yang rendah dari masyarakat sebab Polri dianggap masyarakat sebagai sebuah institusi penindas dan bukan institusi penegak hukum yang profesional, munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri inilah yang kemudian membuat Kapolri melontarkan pernyataan “Polri dalam keadaan terjepit”.

Kalau kita ingin menelusuri lebih dalam terkait masih rendahnya dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, maka hal ini disebabkan karena sikap arogansi kepolisian sendiri dan rendahnya kepedulian lembaga ini terhadap masyarakat, khususnya yang terkait dengan adanya desakan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Arogansi sikap aparat kepolisian yang dibawa ke kantor KPK dengan menjemput paksa penyidik dan memaksa masuk kantor KPK menunjukkan bahwa sifat militeristik dan represif masih dipertahankan. Ketika sikap arogansi yang menekankan pada unsur kekuatan masih melekat pada institusi kepolisian maka dapat dikatakan bahwa reformasi kepolisian belum tuntas.

Sikap arogansi merupakan hal yang sepatutnya dihapuskan dari tubuh Polri, hal ini disebabkan bahwa Polisi adalah aparatur negara yang bertugas untuk menegakkan hukum, melayani masyarakat, dan melindungi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketiga hal tersebut maka sudah seharusnya Polri mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk di internal kepolisian sendiri. Polri seharusnya mewarisi sejarah kepolisian Inggris yang menampilkan diri sebagai tipe polisi modern dimana polisi lebih berwatak sipil sebagaimana banyak dikenal dengan istilah “moving away from military configurations and shaking hands with the entire community”.

Lanjutkan Reformasi Polri

Lain halnya dengan KPK maka lain pula dengan Polri. Seharusnya pasca pemisahan dari TNI pada tanggal 1 April 1999, institusi kepolisian sudah harus mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat, tidak hanya dengan upaya pemberantasan terorisme melainkan juga dalam hal penegakkan hukum. Upaya mereformasi Polri sepertinya masih sebatas pada pemisahan insitusi, fungsi dan kewenangan Polri dari TNI, karenanya reformasi kepolisian masih dihadapkan pada sebuah tantangan dalam menciptakan kepolisian yang handal dan profesional yang kemudian dapat dipercaya oleh masyarakat secara luas.

Disatu sisi masyarakat telah melihat dan menilai kinerja KPK selama ini cukup baik dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di negeri ini, dengan mampu memperkarakan para koruptor serta cukup banyak mengembalikan uang negara yang hilang. Sedangkan disisi lain untuk urusan pemberantasan korupsi Polri masih terlihat lebih lemah dari KPK, bahkan menjadi salah satu institusi yang masih harus dibersihkan dari korupsi itu sendiri. Sudah sepatutnya Polri mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh KPK agar wibawa kepolisian menjadi kembali meningkat, dan bertindak agresif serta arogan bukan merupakan cara yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Konsep perpolisian yang berbasiskan pada kepentingan masyarakat “community-oriented policing” dan bukan pada kepentingan kekuasaan seperti yang dikemukakan George Kelling (1988) harus diimplementasikan dalam kelanjutan proses reformasi kepolisian, sebab konsep ini menjadikan masyarakat sebagi pusat pelayanan, masyarakat dibiarkan menentukan sendiri agenda apa yang ingin dijalankan dan agenda itu pula yang kemudian dilaksanakan oleh polisi. Konsep ini telah diakui mempunyai sisi positif dalam menciptakan citra kepolisian yang positif, peduli terhadap masyarakat, dinamis, mampu bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, netral dan demokratis, serta mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.

Kedepan berbicara mengenai lembaga kepolisian yang reformis maka yang harus terbentuk adalah lembaga negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, tanggap terhadap tuntutan masyarakat, transparan, bertanggungjawab, berpatokan pada kaidah hukum dan keadilan.


Penulis: Yusa Djuyandi, Dosen Politik Universitas Bina Nusantara dan Mahasiswa S3 Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Diterbitkan di Pikiran Rakyat, Senin 8 Oktober 2012

Ċ
Humas PKS Coblong,
22 Okt 2012 21.41
Comments